Dasar Pemikiran

Salam Sejahtera.., Selamat Tahun Baru 2009, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia, sejahtera dan selalu dalam barokah Allah SWT.amien! Para pembaca yang saya hormati, penting kiranya buat saya untuk membuat dasar pemikiran yang nantinya akan mengarah kepada persoalan yang hendak saya bahas.
Berkaitan dengan pencalonan legislatif pemilu 2009. Saya hendak memberikan sedikit aspirasi dan pemikiran saya, sehingga para pembaca blog ini dapat memberikan saran ataupun perhatian terhadap keadaan sekitar kita yang tentunya akan mempengerahui kelangsungan kehidupan kita.

Permasalahan
Akhir-akhir ini, kita selalu dihadapi dengan kegelisahan dan juga ketidaktentuanya ekonomi yang mengakibatkan banyaknya penganguran, krisis minyak bumi dan kejahatan yang semakin hari semakin meningkat. Tak heran apabila kita melihat kepersoalan krisis ekonomi dunia. Krisis ini memang tidak hanya terjadi di negeri kita saja, namun hal ini juga terjadi di luar negeri khususnya daerah Eropa. Bayangkan saja. Kita ambil contoh nyata seperti sebuah bank yang biasanya tempat kita meminjam uang untuk biaya hidup sehari-hari sudah tidak mampu lagi mengeluarkan pinjaman ataupun uang dalam bentuk tunai. Hal ini lah yang terjadi, dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada negeri kita. Bank tutup, maka penganguran akan banyak, kebutuhan untuk hidup akan sulit.

Solusi

Melihat kondisi tersebut hendaknya kita menyadari, hal yang sedang terjadi bukanlah tidak ada pemecahannya, namun hanya sebagaian kecil orang yang peduli dengan hal itu. Seandainya para pengusaha mampu membantu perekonomian, dan para elite tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sudah pasti hal ini bisa teratasi. Seperti Minyak bumi. Negeri kita kaya akan hasil minyak buminya, namun mengapa untuk mendapatkan bahan bakar haruslah mahal dan sulit.? jawaban ini bisa anda renungkan.

Disisi lain, apabila anda melihat banyak sekali pengangguran yang ada disekliling anda, sehingga hanya sebagian orang yang beruntung saja yang bisa menikmati lapangan pekerjaan, hal itupun terkadang tidak menjajikannya untuk hidup yang layak. Apakah ini harus selalu terjadi di negeri kita!. Saya yakin, seandainya partai Indonesia Sejahtera akan memiliki kedudukan dalam pemerintahan, Mudah-mudahan semua ini akan menjadi lebih baik. mengapa demikian. Tentunya di dalam partai Indonesia Sejahtera, kami memiliki strategi khusus dalam meningkatkan perekonomian rakayat. Dalam penggerakan ini sudah pernah terbukti dan terwujud di dalam sebuah perusahan ternama milik ketua partai kami. Jadi kami yakin dengan dukungan dan kepercayaan dari anda, kami akan bersama-sama meberikan yang terbaik buat kita semua rakyat Indonesia.

Salam PIS

v-Marisa-v

OTONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 28 September 2006

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerahseharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin. Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara. Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamatimeliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran. Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atauterjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerjasama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antar daerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomimasyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran. Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintahmenghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisasaja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalikdengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agarlebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)

Sumatera Selatan

Propinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kawasan seluas 99.888,28 kilometer persegi di pulau Sumatra, Indonesia bagian Barat yang terletak di sebelah Selatan garis khatulistiwa pada 10 - 40 derajat lintang Selatan dan 102 - 108 derajat Bujur Timur.

Bagian daratan propinsi ini berbatasan dengan propinsi Jambi di sebelah Utara. propinsi Lampung di Selatan dan propinsi Bengkulu di bagian Barat. Sedang di bagian Timur berbatasan dengan pulau Bangka dan Belitung Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena wilayah ini dalam abad 712 Masehi merupakan pusat kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia yang berpengaruh sampai ke Formosa dan Cina di Asia serta Madagaskar di Afrika. Disamping itu, Sumatra Selatan sering pula disebut sebagai Daerah Batanghari Sembilan. karena di kawasan ini terdapat 9 sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu, yakni: sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko dan Lalan serta puluhan lagi cabang-cabangnya.

Iklim
Wilayah ini beriklim tropis dan basah. Sepanjang tahun propinsi ini hanya dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya bervariasi antara 24,7 sampai 32,9 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 82% sampai 88%. Musim Hujan Relatif jatuh pada bulan Oktober sampai bulan April. Variasi curah hujan berkisar antara 2.100 mm sampai 3.264 mm. Biasanya bulan Desember merupakan bulan curah hujan paling banyak. Sedangkan musim kemarau biasanya dimulai bulan Juni sampai bulan September.

SEJARAH SUMATERA SELATAN
Propinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, ; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah ; Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

SOSIAL
Jumlah agama yang menjadi bahasan ini hanya meliputi 5 agama yaitu : Islam, Khatolik, Kristen, Budha dan Hindu. Di tahun 2003 persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16 persen, Budha 1,53 persen, Khatolik 1,29 persen, Kristen 1,16 persen dan Hindu 0,86 persen.
Hubungan sosial terutama di dasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan. Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Seperti halnya dengan provinsi lain yang ada di Sumatera Selatan dibagi habis menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten / kota dibagi menjadi kecamatan - kecamatan dibagi lagi menjadi desa - desa dan kelurahan. Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343. Dan Jumlah kecamatan sebanyak 149 buah. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa (3,29 %). Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat setiap aparat pemerintahan Sumatera Selatan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Ciri khas dari pemerintah seperti ini adalah efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan \'accountable\' dengan indikasi terjalin satu sama lain.


S U K U
Penduduk Sumatera Selatan sebesar 6,7 juta jiwa dengan Penduduk asli Sumatera Selatan terdiri dari kelompok - kelompok etnis dengan barbagai bahasa dan logat bahasa lokal. Kelompok - kelompok etnis dan suku dimaksud adalah Palembang, Ogan, Komering , Semendo, Pasemah, Gumai, Lintang, Musi Rawas, Meranjat, Kayu Agung, Ranau, Kisam dan lain-lain. Semua kelompok etnis tersebut taerjalin satu sama lain dalam hubungan social termasuk dan kelompok - kelompok pendatang dan orang asing. Bahkan hubungan antara etnik dilakukan melalui perkawinan. Masing - masing kelompok etnik atau suku memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing kelaompok etnis Sumatra Selatan memiliki perbedaan dan kesamaan baik dalam seni maupun kebudayaan. Mayoritas penduduk Sumatera Selatan beragama Islam yang juga mempengaruhi adat istiadat dan kebiasaan serta kehidupan sehari - hari mereka. Hari - hari Raya Islam dirayakan dengan khusuk, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj dan Nuzzulul qur'an. Masjid dan tempat temapt ibadah lainnya terdapat dimana-mana

PEMERINTAHAN
Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :

Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja)
Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura)
Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua)
Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung)
Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim)
Kab. Lahat ( Ibukota Lahat)
Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau)
Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu)
Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai)
Kota Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya)
Kota Palembang ( Ibukota Palembang)
Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam)
Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau)
Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih

Langkah Bang Yos

Selasa, 14 Maret 2006

Sutiyoso Menerima Scroll of Honor dari PBBSebagai badan PBB yang bertanggung jawab dalam hal pemukiman masyarakat, ?United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)?, pada setiap Senin pertama di bulan Oktober sejak tahun 1989, memperingati pentingnya makna pemukiman masyarakat serta hak asasi seluruh manusia atas pemukiman yang layak, sebagai ?World Habitat Day?. Puncak pelaksanaan peringatan adalah penyerahan panghargaan ?Scroll of Honor?, piagam tertinggi PBB (UN-HABITAT) kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa dan berhasil dalam kontribusi terhadap perwujudan pemukiman masyarakat, khususnya rehabilitasi kawasan kumuh diperkotaan.Sutiyoso adalah salah satu dari 7 orang kepala daerah dari manca negara dan pemrakrasa pembangunan kota yang menerima Scroll of Honor dalam World Habitat Day 2005 yang dihadiri oleh sekitar 1500 peserta dari dalam maupun luar negeri ini dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Perumnas Angke tanggal 03 Oktober 2005. DKI Jakarta dinilai berhasil dalam upaya untuk merehabilitasi kawasan kumuh dan dalam peremajaan sarana dan prasarana kota.Dalam kesempatan tersebut, Sutiyoso, dalam kapasitasnya sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga memprakarsai penanda tanganan nota kesepamahaman kerja sama dengan UN-HABITAT bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, serta Menteri Negara Perumahan, Muhammad Yusuf Asy?ari, Kerja sama ini diharapkan untuk menciptakan jaringan kemitraan internasional bagi pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan pemukiman yang layak bagi masyarakat kota yang masih hidup dikawasan kumuh sekaligus mendukung percepatan pembangunan bagi komunitas tertinggal.(bangyos.com)

Pasal 33 UUD 1945

UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan denganinikemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat.

BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturanyang ditetapkan dengan undang-undang.(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukotanegara.(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dariada haluan negara.

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
Pasal 4(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-UndangDasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat.(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimanamestinya.
Pasal 6(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suarayang terbanyak.
Pasal 7Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapatdipilih kembali.
Pasal 8Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Pasal 9Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."Janji Presiden (WakilPresiden):"Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Pasal 10Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pasal 11Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkandengan undang-undang.
Pasal 13(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.(2) Presiden menerima duta negara lain.
Pasal 14Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
Pasal 15Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IVDEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB VKEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VIPEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratandalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VIIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 20(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIIIHAL KEUANGAN
Pasal 23(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IXKEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Pasal 25Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XWARGA NEGARA
Pasal 26(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXIAGAMA
Pasal 29(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XIIPERTAHANAN NEGARA
Pasal 30(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIIIPENDIDIKAN
Pasal 31(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 32Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA
Pasal 35Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN
Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .
Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pilihan Kito!

33

PARTAI INDONESIA SEJAHTERA

Caleg No Urut 3 : Marisa Darmawan S.sos
Daerah Pemilihan: Sumatera Selatan 1 -SUMSEL I
Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyu Asin, Kab. Musi Rawas, Kota Palembang,
Kota Lubuk Linggau

PROFIL
Marisa Darmawan S.sos
Jakarta, 5 Agustus 1983
25 tahun, lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia Sarjana Sosial 2008


Marisa yang biasa dipanggil “Icha” merupakan buah hati dari Pasangan Achmad Darmawan dan Ima Darmawan, Ayahnya berasal dari Palembang. Sang Ayah yang merupakan Anak dari Dokter Muhammad Ali (Pendiri Yayasan Dr. Muhammad Ali). Sampai saat ini sang Ayahpun masih menetap di Yayasan tersebut walaupun tinggal di Jakarta. Hal ini dikarenakan Bangunan yang terletak di Jalan Sudirman adalah tempat tinggal dan sekaligus tempat praktik dokter/ klinik bersama. Sang Ibu yang kelahiran Palembangpun merupakan anak dari Bapak Asaari Alm. Dan saat ini masih menetap di Jalan Radio.

Darah Palembang, tradisi memakai kain songket dan makan pempek sudah menjadi ritual rutin yang sering dijalankan Icha untuk tetap dekat dengan tradisi Palembang. Sesekali waktu Icha pun tidak pernah melewatkan waktunya untuk mampir ke Palembang, karena di kota ini, Icha masih memiliki saudara dan juga nenek dari pihak Ayah maupun Ibu. Makanan yang banyak dan jajanan yang beraneka ragam membuat Icha selalu tertarik mengunjungi Palembang. Walaupun bukan kota kelahirannya, kota ini memiliki arti yang tersendiri buat Icha.

Salah satu bangunan Masjid Agung yang berada di pusat kota Palembang, memberikan arti tersendiri yang penting buat Icha. Ketika liburan tahun 2007 icha pernah menyempatkan diri berputar-putar di kota palembang, tujuan utama Icha yaitu masjid Agung palembang, begitu anggun dan cantik sekali bangunan yang dibangun pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo. Selain itu juga icha juga mengunjungi vihara yang berada di daerah skip. Keindahan kota ini ternyata terus membuat Icha mencintai dan selalu mengunjungi kota yang terkenal dengan sungai Musinya dan rumah Bari yang terbuat dari kayu.

Perubahan akan terwujud apabila ada kemauan, partisipasi anda akan selalu mendukung Indonesia untuk maju dan sejahtera bersama demi mewujudkan pasal 33 UUD 1945. Pilihlah partai 33 no urut 3 Marisa Darmawan S.sos.

Salam Sejahtera

Tim Sukses Icha

Perempuan dan Politik

Menanggapi beberapa kutipan dan informasi yang dipaparkan dalam sebuah artikel wanita-muslimah, saya selaku calon legislatif DPR RI partai Indonesia Sejahtera dengan daerah pemilihan Sumatera Selatan I kota Palembang akan memberikan sedikit tanggapan dan komentar yang baik bagi kita semua sebagai kaum perempuan. Berikut ini paparan dari kutipan yang hendak saya bahas.

Data menunjukan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50, 2 persen. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yangdinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusanserta perumusan kebijakan publik pada ketiga lembaga formal negara: legislatif,eksekutif dan yudikatif. Khusus di legislatif, pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30% namun terpilih hanya 11%, sementara calon perempuanperorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkatDPRD Provinsi rata-rata hanya 8% dan lebih rendah lagi di tingkat DPRDKabupaten/Kota, yaitu rata-rata hanya 5%. Bahkan, dijumpai sejumlah DPRDKabupaten/Kota yang tidak ada anggota legislatif perempuan.

Selanjutnya dalam benak kita muncul pertanyaan yang substansial adalah mengapaketerwakilan perempuan dalam jabatan publik, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan adalah hasil kajian hukum, dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2006 menyimpulkan bahwa rendahnyaketerwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktural dan sosiokultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, danpengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat (keluarga). Di samping itu, secara internal rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak banyak perempuan tertarik pada dunia politikdisebabkan masyarakat masih menganut pemilihan yang tegas antara ruang publikdan ruang domestik.Konsekuensi logisnya adalah tidak banyak perempuan berminat atau tertarikmemasuki partai politik atau berkiprah di dunia politik. Apalagi berambisi merebut posisi sebagai pemimpin atau penentu kedijakan dan pengambilan keptusanyang memerlukan ketegasan dan sikap rasional. Selanjutnya yang terjadi adalah semua kepentingan, aspirasi dan kebutuhan perempuan yang memang beda dengan laki-laki, tidak terangkat, tidak diakui, tidak dihargai, bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

ketika kita membaca dan memahami kutipan diatas, tentu di dalam benak kita akan ada rasa ragu yang timbul dan tidak percaya kepada kekuatan wanita yang berpolitik. Saya hanya ingin memberikan pengertian kepada kita semua. Janganlah kita melihat gender, laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak memimpin dan dan dipimpin. untuk itu saya hanya menghimbau, berikanlah kami "kaum perempuan" untuk ikut andil dalam berpolitik. Apakah anda sadar bahwa kita hidup bermasyarakat, dimana laki-laki dan perempuan berkumpul menjadi satu. Dalam kata singkat. kita harus bergotong royong membangun negeri ini, jangan melihat dari gender. Siapapun akan mampu dan bisa ketika sudah memiliki niat untuk memimpin. Berilah kesempatan kepada kaum perempuan, dan jangan pernah memamndang sebelah mata. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar untuk suatu perubahan yang lebih baik.

Sekian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan,

Marisa Darmawan