Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat
Kamis, 28 September 2006
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerahseharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin. Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara. Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamatimeliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran. Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atauterjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerjasama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antar daerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomimasyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran. Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintahmenghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisasaja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalikdengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agarlebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar